Fenomena Schedule Perkuliahan; Desentralisasi atau Demokrasi

Sesuatu yang diatur dan dikelola dengan baik pasti mempunyai apa yang dinamakan schedule atau jadwal. Di Rumah Sakit ada yang namanya jadwal piket dokter, jadwal piket perawat; di Kantor Polisi juga ada jadwal piket jaga; di desa saya ada yang namanya jadwal ronda; bahkan perkumpulan petani di daerah debit air kecil mempunyai jadwal pembagian air. Begitu pula di sekolah atau kampus, ada yang dinamakan jadwal pelajaran atau jadwal perkuliahan.

Schedule Perkuliahan atau jadwal kuliah biasanya dibuat oleh pihak dekanat atau bapendik, biasanya dibawah tanggung jawab Pembantu Dekan Bagian Pendidikan (Pembantu Dekan 1). Schedule membuat kegiatan perkuliahan menjadi teratur, jam kerja dosen dibagi secara proporsional, ruangan kuliah dapat digunakan secara optimal, dan mahasiswa pun mendapatkan kuliah teratur dan kontinyu.

Khusus schedule perkuliahan, sejauh yang saya tahu, ada fenomena yang kalau bisa di bilang semacam desentralisasi kebijakan, yang seharusnya schedule ini dibuat oleh Pembantu Dekan 1 dan jajarannya, kemudian ada pelimpahan wewenang sehingga dosen berhak untuk mengubah schedule yang telah ditetapkan. Adapun alasannya beragam, mulai dari dosen yang terbentur kegiatan di luar kampus sampai dengan waktu yang tidak kondusif karena siang hari, panas, dan tidak ada pendingin ruangan. Dalam penentuan schedule baru biasanya dosen akan memaparkan alasannya kepada mahasiswa dan menanyakan jadwal mahasiswa yang kosong dan menentukan schedule baru. Proses selanjutnya schedule baru yang disepakati dibawa ke dekanat yang mengurusi gedung kuliah dan menanyakan ruangan yang bisa digunakan untuk schedule baru tersebut. Setelah semuanya beres, tinggal masalah birokrasi, ketua jurusan dihubungi, lalu Pembantu Dekan 1 pun menyetujui.

Kendala biasanya ditemui saat penentuan schedule baru dengan mahasiswa. Untuk menghindari “kegaduhan” dan waktu yang terbuang karena diskusi yang tidak terarah dan sistematis, beberapa dosen biasanya memberitahukan jadwal kosong si dosen kepada penanggungjawab kelas, yang tidak lain adalah salah satu dari mahasiswa di kelas tersebut. Setelah itu penanggungjawab kelas ini mengadakan diskusi jadwal mana yang disetujui lalu dia menghubungi si dosen.

Yang saya pertanyakan disini adalah efisiensi dan efektivitas dari pergantian tersebut. Sudah barang tentu pada awal semester mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan strategi masing-masing untuk memenuhi mata kuliah yang belum diambil dan dalam rangka meningkatkan Index Prestasi. Dalam pengisian itu juga dipertimbangkan schedule kuliah satu semester ke depan, karena mahasiswa pun bukan hanya disibukkan oleh kegiatan kuliah.

Fenomena yang saya ceritakan sebelumnya itu, jauh dekat pasti mengganggu jadwal yang telah di susun sebelumnya, seperti kerikil jatuh ke kolam yang tenang, akan mengganggu keseluruhan proses belajar mengajar. Bisa saja mahasiswa mengalami jadwal kuliah yang bentrok, yah, memang tidak sering, tetapi pasti terjadi. Apalagi jika kuliah yang diganti jadwalnya itu di ikuti oleh mahasiswa dari berbagai angkatan, kemungkinan ada mahasiswa yang bentrok pasti ada.

Mungkin dosen berdalih, ini kan melalui proses demokrasi. Melalui persetujuan semua mahasiswa. Demokrasi yang bagaimana, kebanyakan kasus mayoritas mengalahkan minoritas. Sebuah kuliah yang di dominasi oleh salah satu angkatan dan hanya ada segelintir mahasiswa angkatan lain yang mengulang, mereka jarang sekali ter-cover aspirasinya. Padahal jika seorang mahasiswa mengulang kuliah, bisa dikatakan itu sebuah masalah yang kritis bagi masa depannya.

Nah, lalu apa solusinya jika masalah ini terjadi? Toh jika kuliah tetap dipertahankan pada jadwal semula dosen akan jarang masuk mengajar atau tidak konsen dalam mengajar karena ada kepentingan lain yang tidak kalah pentingnya atau tidak konsen karena ruangan panas di siang hari tanpa AC. Menurut hemat saya, permasalahan ini cukup diselesaikan antara dosen dengan dekanat saat penerbitan jadwal. Jika memang dosen keberatan pada waktu tersebut, sudah seharusnya meminta dekanat mengganti jadwalnya sebelum jadwal itu diterbitkan ke mahasiswa.

Lalu bagaimana kalau masalahnya jika dosen telah menyanggupi jadwal kuliah sebelumnya, lalu suatu saat ternyata bentrok dengan kegiatannya yang lain? Nah, kembalikan saja ke hati nurani masing-masing. Dosen mengajar kan di gaji pemerintah, walaupun tidak seberapa besarnya, tapi dia di bayar untuk bekerja secara profesional dan berkomitmen tinggi. Toh, mengajar adalah sebuah amal ibadah yang besar sekali manfaatnya.

Read For Full. . .

Sisi ekonomis Program KB


lihat lebih banyak foto di www.boredpanda.com.


Read For Full. . .

Si Kurus mencoba sesuatu yang Berat

Blogging emang sekarang ini sepertinya sudah merasuk 'agak' begitu dalam ke dalam apa yang aku namakan hidup. lalu, setelah sejenak men-scan beberapa judul postinganku, ada beberapa yang termasuk "berat". Mungkin banyak blogger lebih menyukai hal-hal ringan tapi mengena. Yah, menurutku sih itu pilihan. Toh, memilih itu bebas, bukan begitu?!

Banyak penyebab dan latar belakang terhadap pilihan para blogger itu sendiri, apakah mengangkat masalah-masalah pribadi, ataukah sesuatu yang ringan-ringan tetapi mengena atau malah mengangkat artikel-artikel "berat" yang notabenenya mirip ama penulisan sekeripsi dan tesis.

Ada juga yang takut menulis yang "berat" karena takut nantinya termakan tulisannya sendiri. menurutku itu bukan sesuatu yang penting. kita ini manusia. manusia hidup itu selalu dipengaruhi oleh banyak hal, pikiran dan ide nya pun selalu pasang surut. Jadi tak masalah kalo dulu orang percaya bumi itu datar, dan sekarang orang percaya bumi itu bulat. toh, dengan begitu orang mengalami evolusi menuju kemajuan.

Soal pilihan posting, kenapa sih banyak postinganku yang kata beberapa orang itu kurang mudengin? dan diarasa "berat" dan "ambigu". Ada beberapa alasan.

Pertama, mungkin saja aku terlalu sering blogwalking ke beberapa blog dosen-dosenku yang isinya, yah, materi-materi kuliah, kalopun ada artikel, tentunya artikel berbobot. pertama baca emang ada kesan lagi kuliah, tapi lama kelamaan, wah, asik juga iah. lumayan buat nambah inspirasi buat sekeripsi besok. Lalu, mungkin dengan tanpa sadar aku mulai menirunya, soal hasil, aku serahkan pada tuhan! mungkin sebab itu kali yah, postinganku banyak yang ambigu dan saling beda pendapat satu sama lain.

kedua, mungkin terlalu seringnya aku membaca opini-opini dari surat pembaca di koran-koran jadi sedikit banyak gaya menulisku terpengaruh. toh, sebenarnya aku lebih suka mengangkat tentang diri sendiri (egosentris ataukah narsis?)

ketiga, ini pasti bukan mungkin. karena aku orang kurus yang bodoh. jadi pantaslah kalo aku menginginkan sesuatu yang berbobot dengan pemikiran yang cemerlang. kalo hasilnya malah jadi acak adut, pantas saja lah, kan aku orang kurus yang bodoh.

Terakhir, ini tak lepas dari sebuah pilihan. yah, kebebasan memilih adalah hukum alam yang paling purba yang memang harus dilindungi (oleh pemerintah, oleh polisi, tentara, atau tuhan?). dan saya memilih ini, ada yang salah?

Selanjutnya, tetap Blogging pastinya! walopun banyak blogger beda pendapat, dan kadang tulisannya saling singgung menyinggung, toh, kita tetap menjunjung persatuan! memberikan semangat satu sama lain. KEEP BLOGGING!!

Read For Full. . .

Demokrasi dan Kenaikan Harga LPG


Sebagian orang menyukai minuman bersoda dalam kemasan botol ukuran besar. Namun, sebagian lainnya lebih menyukai dalam kemasan botol ukuran kecil. Demikian gambaran kebebasan memilih, demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Batasan dalam memilih ini hanya bergantung jumlah uang dikantong. Jika minuman bersoda dalam botol besar dirasa mahal, maka botol kecil menjadi alternatif pilihannya. Yah, itu adalah sebuah demokrasi ekonomi yang paling jujur dan pasti.

Dalam demokrasi ekonomi itu, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga LPG ukuran 6kg, 12kg, dan 50kg. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi penyelundupan dengan cara menyesuaikan dengan harga pasar dunia. Disamping itu juga untuk meringankan beban subsidi yang ditanggung pemerintah dan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Lalu yang terakhir untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dengan tidak menaikkan LPG ukuran 3kg.

Jika tujuannya untuk meminimalisasi penyelundupan dan meringankan subsidi pemerintah, itu merupakan langkah yang tepat. Tetapi melindungi daya beli masyarakat miskin dengan tidak menaikkan LPG 3kg, sudah pasti salah. Mengapa?

Hal ini karena kebijakan pertamina pada dasarnya tidak mampu membatasi kebebasan memilih. Kebebasan memilih merupakan hukum alam yang tidak bisa dikendalikan dalam demokrasi ekonomi. Kebijakan menerapkan diskriminasi harga terhadap LPG 3kg pada akhirnya akan menemui banyak kendala.

Rumah tangga yang dihadapkan dengan kenaikan LPG 6kg, 12kg, dan 50kg akan memiliki dua pilihan. Mengurangi konsumsi LPG 6kg, 12kg, dan 50kg atau mengurangi konsumsi lainnya. Akibatnya, rumah tangga akan meluangkan waktunya untuk memburu LPG 3kg.

Keinginan untuk memburu LPG 3kg akan meningkatkan kurva permintaan, padahal tidak diimbangi dengan penambahan persediaan (penawaran) oleh Pertamina. Akibatnya, dalam jangka pendek akan terjadi kelangkaan LPG ukuran 3kg. Kemudian memicu pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk melakukan penimbunan terhadap LPG 3kg yang nantinya akan dijual kepada konsumen yang mau membayar lebih tinggi dengan harga yang dipatok Pertamina. Ini akan terus berlanjut sampai harga LPG 3kg sama dengan harga LPG 6kg, 12kg, dan 50kg.

Jika pemerintah memaksa pasar bekerja sesuai dengan keinginan, yaitu melindungi harga LPG 3kg, maka diperlukan biaya yang lebih besar karena harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pasar LPG. Alhasil, keefektifan kebijakan ini menjadi dipertanyakan. Kecuali memang hanya bertujuan untuk meminimalisasi penyelundupan dan meringankan beban subsidi maka bisa jadi kebijakan ini benar.

Dalam demokrasi ekonomi, kebebasan memilih mutlak harus dilindungi. Batasannya hanya pada tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatannya, maka semakin tinggi pula variasi pilihannya, sebaliknya semakin rendah pendapatan maka semakin rendah pula variasi pilihannya. Selain itu, kebebasan memilih juga dipengaruhi oleh harga barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa murah, maka semakin tinggi tingkat variasi memilih, dan jika harga barang dan jasa mahal maka semakin rendah tingkat variasi memilihnya. Pola bekerja seperti ini akan terjadi secara otomatis dan permanen.

Kesalahan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga LPG adalah dalam menerapkan dasar kenaikan harga. Seharusnya pemerintah membedakan konsumen LPG dari apakah itu konsumen akhir atau konsumen antara (untuk kegiatan produksi). Sehingga harga yang seharusnya dinaikkan hanya untuk LPG ukuran 50kg, karena konsumen yang membeli LPG 50kg merupakan konsumen antara yang nantinya akan melakukan kegiatan produksi.

Dengan begitu, konsumen akan malas mengganti konsumsi LPGnya ke LPG 3kg, 6kg, dan 12kg. Tidak lucu juga kalau untuk kegiatan produksi menggunakan LPG 3kg bukan? Selain itu dampak kenaikan harga LPG juga tidak akan begitu dirasakan karena konsumen LPG 50kg akan mentransfer biayanya ke produk yang dihasilkannya, sehingga beban kenaikkan LPG akan didistribusikan lebih merata. Alhasil, perlindungan terhadap konsumen akhir, yaitu masyarakat miskin akan lebih efektif daripada kebijakan awal.

Read For Full. . .

Comersial Box